LAMPUNG SELATAN – Sebanyak 10 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Bersatu (KGB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Senin (2/11/2026).
Mereka mendesak keterbukaan pengelolaan proyek pembangunan serta meminta Kepala Dinas PUPR memberikan penjelasan terkait sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dinilai bermasalah.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan kritik terhadap kualitas sejumlah proyek pembangunan yang dianggap tidak sesuai harapan. Bahkan, mereka menuding terdapat pekerjaan jalan yang baru sebulan selesai dikerjakan, tetapi sudah mengalami kerusakan.
Selain persoalan kualitas pekerjaan, massa juga mempertanyakan keterlibatan kontraktor dari luar daerah dalam pelaksanaan proyek di Lampung Selatan.
“Kami melihat pembangunan terkesan asal-asalan. Baru sebulan, jalan sudah rusak. Selain itu, banyak kontraktor yang didatangkan dari luar daerah,” ujar salah satu perwakilan pengunjuk rasa dalam orasinya.
Massa juga menuntut transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan serta meminta agar tidak ada praktik permainan maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Keterbukaan itu penting. Jangan ada permainan dan jangan sampai terjadi penyimpangan,” tegas perwakilan massa.
Tak hanya itu, mereka turut mempersoalkan sikap Kepala Dinas PUPR yang dinilai kurang responsif terhadap upaya konfirmasi mengenai pelaksanaan sejumlah proyek. Padahal, menurut mereka, pembangunan infrastruktur tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawasan aparat gabungan Polres dan Polsek di wilayah Lampung Selatan. Sejumlah awak media juga turut memantau jalannya penyampaian aspirasi tersebut.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan KGB dipersilahkan memasuki kantor Dinas PUPR untuk melakukan audiensi. Namun, pertemuan tersebut belum dapat menghadirkan Kepala Dinas PUPR karena yang bersangkutan sedang tidak berada di kantor.
Meski demikian, perwakilan massa tetap menyampaikan sejumlah tuntutan dan keluhan secara langsung kepada Sekretaris Dinas (Sekdin) PUPR, Cepi. Dialog yang berlangsung di dalam ruangan tersebut berjalan cukup alot, dengan sejumlah persoalan proyek pembangunan menjadi pokok pembahasan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Cepi menyatakan akan meneruskan seluruh keluhan dan tuntutan yang disampaikan perwakilan KGB kepada Kepala Dinas PUPR.
“Nanti semua keluhan dan tuntutan teman-teman akan saya sampaikan langsung kepada Kepala Dinas PUPR,” ujarnya.
Sementara itu, massa menegaskan bahwa tujuan utama kedatangan mereka adalah bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR beserta para kepala bidang (kabid) untuk memperoleh penjelasan atas berbagai persoalan yang dipertanyakan.
Karena pejabat yang ingin ditemui belum dapat hadir, perwakilan KGB menyampaikan bahwa aksi dan penyampaian tuntutan tersebut akan dilanjutkan pada Kamis mendatang. Mereka berharap Kepala Dinas PUPR beserta jajaran terkait dapat hadir sehingga seluruh persoalan yang disampaikan memperoleh penjelasan secara langsung. (Helda)
